Monday, October 10, 2011

Makalah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

1.PENGERTIAN DAN SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN


A.Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarkan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum di republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum

B. Sejarah Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Namun demikian, sejarah juga mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis yustisi. Sejarah lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 19 UU tersebut ditentukan bahwa”demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi kekuasaan kehakiman yang telah terjadi tersebut baik disadari maupun tidak telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab kerusakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab.

Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, sebenarnya dapat dikatakan pada masa berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 ini lembaga peradilan masih belum independen sepenuhnya, karena menurut Pasal 11 UU tersebut, 4 (empat) lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, secara organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan masih ada campur tangan dari pihak eksekutif. Namun demikian, perihal independensi, melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah ditetapkan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu atap”.

Kemudian terbit lagi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut kedua UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini, proses peralihan (kebijakan satu atap) itu dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 UU tersebut bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata
usaha negara dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Untuk peradilan agama dan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Saat ini, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mengalami pergantian lagi melalui UU No. 48 Tahun 2009 dengan judul sama.


C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.
D. Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia
Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua pelaku kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

1.Mahkamah Agung
Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Pada zaman penjajahan Belanda, MA disebutHooggerechtshof yang merupakan pengadilan tertinggi di Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, yang merupakan badan kehakiman tertinggi disebut Saikoo Hooin. Badan ini kemudian dihapus dan kewenangannya diserahkan kepada Kooto Hooin (pengadilan Tinggi). Setelah Indonesia merdeka, MA selalu eksis dalam sistem Konstitusi RI, baik dalam UUD 1945 naskah asli (pra perubahan), Konstitusi RIS, UUDS hingga UUD 1945 pasca perubahan.
Eksistensi MA dalam UUD Tahun 1945 (naskah asli) diatur dalam Pasal 24. Sebagai pelaksanaan pasal tersebut dibentuklah MA pada tahun 1947 melalui UU No. 7 Tahun 1947. Namun, tempat kedudukannya (yaitu di Jakarta), sudah lebih dulu ditentukan melalui Penetapan Pemerintah No. 9 Tahun 1946. Melalui perubahan UUD 1945, kewenangan MA lebih dipertegas dalam konstitusi. Saat ini, pengaturan MA terdapat di dalam UUD Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24 A. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No. 3 Tahun 2009.


A. Hubungan Mahkamah Agung Dengan Lembaga Lainya
Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen/perubahan, banyak lembaga-lembaga baru yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh UUD 1945. Hal ini mengakibatkan beberapa implikasi terhadap struktur ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara. Dewasa ini juga terdapat perkembangan baru mengenai hubungan MA dengan lembaga negara lain yang sebelum perubahan UUD 1945 pola hubungan tersebut tidak dikenal.
Seperti misalnya, dalam hubungannya dengan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MA memilih 3 orang calon Hakim Konstitusi. Masih dalam kaitan dengan hubungan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Walaupun termasuk kategori lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, namun berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa MA dan MK tidak dapat bersengketa dengan lembaga negara lainnya.
Sebagaimana juga dinyatakan dalam UUD 1945 setelah perubahan, bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial dan tingkah laku hakim diawasi oleh Komisi Yudisial (pengawasan eksternal). Walaupun KY bukanlah lembaga negara yang memiliki kewenangan yudisial (bukan lembaga yudikatif), namun penyebutan lembaga tersebut membawa implikasi besar terhadap tatanan struktur ketatanegaraan. Sebagian kalangan menganggap KY merupakan lembaga yudikatif yang melakukan kekuasaan kehakiman karena disebutkan dalam BAB mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 setelah perubahan. Padahal dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU No.48 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1970 jelas dinyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman adalah MA dan MK. Walaupun demikian dengan kewenangan pengawasan eksternal bagi hakim, diharapkan KY dapat meningkatkan kinerja hakim, tanpa harus menjadi pelaku kekuasaan kehakiman dan melakukan kewenangan kekuasaan kehakiman.
Dalam hubungannya dengan Presiden, MA memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam pemberian grasi dan rehabilitasi. MA juga memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, MA juga kerap bersinggungan (memiliki hubungan) dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti :
1. Komisi Ombudsman Nasional;
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
4. Badan Pertimbangan Kepegawaian (khusus dengan lingkungan peradilan tata usaha negara);
5. Badan Syariah Nasional (khusus dengan lingkungan peradilan agama);
6. dan lain-lain.


2. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-undang, namun ide ini ditolak anggota lain yaitu Prof. R. Soepomo berdasarkan dua alasan, yaitu Undang-Undang Dasasr yang disusun pada waktu itu tidak menganut Trias Politica dan pada saat itu jumlah sarjana hukum belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal itu.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:
A. menguji undang-undang terhadap UUD 1945
B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengertian pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Tidak lagi memenuhi syarat presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang angota hakim konstitusi.

0 komentar:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons